Hatta Rajasa: Pemerintah Daerah Harus Awasi BBM

Palembang (ANTARA) - Jajaran pemerintahan di daerah seluruh Indonesia diingatkan untuk selalu mengawasi distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar tidak diselewengkan penggunaannya sehingga dapat menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat eceran. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa, dalam perbincangan khusus dengan wartawan ANTARA dan TEMPO, di sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Palembang, Kamis (28/7) malam, mengatakan, ditegaskan persoalan kelangkaan dan harga BBM subsidi yang melonjak tinggi di beberapa daerah akhir-akhir ini, dipastikan terjadi akibat adanya penyimpangan distribusi itu.

Menurut Hatta, pemerintah bersama instansdidampingi Sekretaris Kabinet Dipo Alam, i terkait dan pihak PT Pertamina telah memiliki informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan tren peningkatan kebutuhan BBM subsidi di setiap wilayah itu, sehingga setiap provinsi memiliki kuota yang perlu diatur distribusinya setiap saat.

Karena itu, pemerintahan di daerah melalui para gubernur sudah diminta untuk ikut mengamankan kuota BBM subsidi di daerah masing-masing, sehingga perlu menjamin sampai kepada sasaran dan tidak diselewengkan penggunaannya untuk keperluan non-subsidi lainnya, kata Hatta pula.

Dia menegaskan bahwa kondisi kelangkaan dan harga BBM subsidi yang menjadi melonjak di masyarakat terjadi di beberapa daerah, umumnya terdeteksi berada pada wilayah yang memiliki industri, kawasan usaha pertambangan, dan perkebunan.

"Ditengarai bahwa BBM subsidi untuk daerah tersebut dijual ke pihak industri dimaksud," kata dia lagi.

Karena itu, Hatta kembali menegaskan agar seluruh pemda dan instansi terkait serta aparat keamanan dapat bersama-sama mengamankan distribusi BBM subsidi itu agar tidak diselewengkan lagi.

Tujuannya menurut Hatta, jangan sampai pemerintah menanggung beban berat dalam anggaran negara akibat peningkatan subsidi BBM.

Padahal BBM subsidi itu, tidak seluruhnya digunakan oleh masyarakat yang memerlukannya, tapi diselewengkan untuk kalangan industri dan perusahaan, kata Hatta pula.

Hatta menegaskan bahwa untuk tahun 2011 ini, pemerintah menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan kenaikan harga bahan pokok serta kebutuhan lain di masyarakat luas.

Kenaikan harga BBM subsidi itu, juga bisa berdampak lebih luas dengan menambah warga yang berkategori miskin, kata dia.

Namun seluruh pemda dan jajaran terkait bersama masyarakat hendaknya dapat menjamin dan mengamankan kuota BBM subsidi di daerah masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan dan harga BBM yang tinggi, ujar Hatta pula.

"Perlu pengawasan dan pembatasan kuota BBM subsidi itu untuk setiap daerah, agar subsidi BBM tidak terus menerus mengalami kenaikan yang akan semakin membebani keuangan negara," demikian Hatta Rajasa. 
http://id.berita.yahoo.com/hatta-rajasa-pemerintah-daerah-harus-awasi-bbm-031528018.html